Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan bahwa Moskow akan melakukan gencatan senjata dan memulai perundingan perdamaian “segera”. Namun, Ukraina harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.
Salah satu syarat yang diminta adalah menarik pasukan mereka dari empat wilayah Ukraina Timur yang telah dianeksasi oleh Rusia sejak 30 September 2022, yaitu Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia. Ukraina juga diminta untuk menghentikan upaya mereka untuk bergabung dengan NATO.
“Segera setelah Kyiv menyatakan siap untuk melakukannya dan mulai menarik pasukannya serta secara resmi membatalkan rencana bergabung dengan NATO, kami akan segera -pada saat itu juga- menghentikan tembakan dan memulai perundingan,” ujar Putin dalam pertemuan dengan diplomat Rusia di Moskow, seperti dilansir oleh AFP, Jumat (14/6/2024).
Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari dua tahun. Kekhawatiran global muncul karena perang ini dapat berkembang menjadi perang antara Rusia dan NATO.
Di sisi lain, Putin menilai pembekuan aset Rusia di luar negeri sebagai “pencurian” dan mengingatkan bahwa hal tersebut “tidak akan dibiarkan begitu saja”.
Pada kesempatan yang sama, para pemimpin G7 menyetujui pinjaman baru senilai U$50 miliar untuk Ukraina dengan menggunakan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa Moskow “tidak akan mundur” menurut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Putin juga menyoroti bahwa perselisihan antara Rusia dan negara-negara Barat sudah “mendekati titik yang tidak dapat kembali lagi”. Ia memperingatkan bahwa Rusia “memiliki gudang senjata nuklir terbesar”.
Selain itu, Putin kembali menggunakan retorika nuklir selama konflik dengan Ukraina, yang ia anggap sebagai bagian dari “perang hibrida” yang lebih luas antara Rusia dan aliansi militer NATO.
Sebagai tambahan, Putin mengecam forum perdamaian Ukraina yang diadakan di Swiss sebagai “trik untuk mengalihkan perhatian semua orang”. Rusia tidak diundang ke konferensi tersebut, yang akan dihadiri oleh kepala negara dan pejabat senior dari sekitar 90 negara dan organisasi internasional.
