Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar saat ini mengalami masalah yang cukup serius. Pasalnya, besaran subsidi BBM Solar saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomian.
Menurut Sugeng, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi tantangan bagi APBN. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban APBN terkait subsidi BBM.
“Subsidi Solar sudah mengalami masalah yang cukup serius, mengapa? subsidi Solar ditetapkan antara Rp 1.000-3.000, namun pemerintah telah menetapkan subsidi sebesar Rp 1.000 per liter, yang tampaknya terlalu rendah. Hal ini terus kita perhitungkan,” kata Sugeng dalam acara Energy Corner, Selasa (25/6/2024).
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mengimbau pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang agar pembiayaan yang tidak produktif dan tidak berpengaruh kepada masyarakat dapat dikaji ulang.
“Seperti zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat implikasinya luar biasa,” katanya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga meminta pemerintah untuk meninjau kembali besaran subsidi untuk jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar. Besaran subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter dinilai tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan harga jual BBM Solar bersubsidi di SPBU saat ini adalah Rp 6.800 per liter. Dengan subsidi Rp 1.000 per liter, biaya kompensasi yang ditanggung Pertamina sebelum diganti oleh pemerintah mencapai Rp 5.000 per liter.
“Kami meminta dukungan untuk meninjau kembali angka subsidi, di mana angka subsidi sebesar Rp 1.000 per liter sudah mencapai Rp 5.000 per liter,” ujar Riva dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.
Riva juga mengakui bahwa melalui program subsidi tepat, permintaan BBM Solar bersubsidi dapat ditekan. Penyaluran BBM Solar bersubsidi pada 2024 diperkirakan mencapai 17,71 juta kiloliter (kl), lebih rendah dari kuota sebesar 17,80 juta kl.
