PortalBeritaAntara.live adalah portal berita online yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya dari berbagai bidang, termasuk kriminal, olahraga, otomotif, dan politik
Berita  

KADI & KPPI Cepat Menyelidiki Impor 7 Komoditas

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sedang bekerja cepat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor. Menurutnya, ada 7 komoditas yang menjadi fokus tindakan perlindungan yang akan dilakukan KADI dan KPPI.

Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Penetapan ketujuh komoditas itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam dialog Economic Update CNBC Indonesia. Dia menegaskan, serbuan barang impor yang menghantam pasar domestik menjadi perhatian pemerintah, termasuk Presiden, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan dirinya sendiri sebagai Mendag.

“Bapak Presiden sekitar 2 minggu lalu memimpin ratas untuk membahas langkah apa yang harus segera dilakukan. Ada 7 komoditas yang menjadi prioritas. 7 komoditas ini diminta diperhatikan. Oleh karena itu, diputuskan akan diambil langkah yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku,” paparnya.

Langkah tersebut merupakan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor barang-barang 7 komoditas prioritas perlindungan pasar domestik.

“Dalam waktu dekat, akan diputuskan besarnya bea masuk tambahan (BMTP atau BMAD) yang akan dikenakan. Saya sedang menunggu surat dari Menperin, dengan begitu diharapkan bisa segera diterapkan,” jelasnya.

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut, diharapkan pasar domestik dapat terlindungi dari serbuan barang impor dan perdagangan dapat berlangsung secara adil. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk membantu industri dalam negeri agar tetap bergerak dan berkembang.