Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada pejabat daerah untuk tidak memihak pada siapapun dalam tahun politik. Termasuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para penjabat kepala daerah di Indonesia tahun 2023, di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023).
“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota untuk memberikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, namun tidak mengintervensi apapun, bantuannya dalam anggaran segera dikebut,” kata Jokowi.
Ia juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dan tidak memihak.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu akan terlihat, hati-hati. Bapak ibu akan terlihat. Mudah sekali terlihat apakah bapak ibu memihak atau tidak. Pastikan juga ASN netral,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan ASN di tingkat bawah dan segera menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan politik.
“Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas dari bapak ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Jika masalahnya berat, langsung sampaikan kepada saya agar kita bisa membantu. Namun, jika masalahnya dapat diselesaikan sendiri, tidak perlu terlalu sering melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau ke pusat. Selesaikan sendiri, saya yakin bapak ibu semuanya mampu menyelesaikannya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengatakan bahwa para Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tiga bulan. Ia juga akan melakukan pengawasan harian.
“Saya akan melakukan evaluasi harian dengan hati-hati. Jika bapak ibu semua tidak bekerja dengan baik, saya akan menggantinya setiap hari. Itu adalah hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan, tolong diikuti. Saya tidak meminta banyak, hanya tolong diikuti,” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyatakan bahwa Penjabat Gubernur, Walikota, dan Bupati yang sedang menjabat saat ini tidak memiliki beban politik. Karena mereka ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga diminta untuk membuat kebijakan yang berbasis teknokratik.
“Kenapa saya bicara seperti ini? Saya tahu bahwa bapak-ibu semua dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan tidak memiliki beban politik. Benar kan? Jadi, Gubernur, Walikota, atau Bupati tidak mengeluarkan biaya seperti yang dilakukan oleh calon pada Pilkada sebelumnya. Artinya, tanpa beban politik, oleh karena itu saya berharap pertimbangan teknokratik dalam membuat kebijakan. Harusnya,” katanya.
Artikel Selanjutnya:
Media Asing Soroti ‘Cawe-Cawe’ Jokowi di Pilpres 2024