PortalBeritaAntara.live adalah portal berita online yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya dari berbagai bidang, termasuk kriminal, olahraga, otomotif, dan politik
Berita  

Kritik Hebat Terhadap Rencana Anies Mempisahkan Pajak dari Kementerian Keuangan

Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara jika mereka menang dalam Pilpres 2024. Namun, rencana tersebut dikritik oleh sejumlah ekonom. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Menurutnya, lembaga khusus tersebut tidak akan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak karena masalahnya bukan pada lembaga itu sendiri. Menurut Tauhid, Kementerian Keuangan sudah melakukan reformasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, reformasi penegakan hukum juga sedang dilakukan. Oleh karena itu, Tauhid berpendapat bahwa reformasi ini perlu diperkuat tanpa harus membentuk lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara. Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa pembentukan badan penerimaan pajak memiliki manfaat dalam hal kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan pajak. Selain itu, koordinasi antara lembaga tersebut juga akan lebih fleksibel karena berada di bawah langsung presiden. Meskipun demikian, Bhima mengingatkan bahwa proses pemisahan lembaga tersebut membutuhkan waktu dan adanya ego sektoral di Kementerian Keuangan. Pembentukan lembaga baru juga membutuhkan biaya, namun biaya tersebut sebanding dengan potensi penerimaan perpajakan yang lebih besar setelah pemisahan lembaga tersebut dari Kementerian Keuangan.