Mengarah Kemana Pembangunan RI Tanpa IKN dalam Rencana Anies?

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak termasuk dalam visi, misi, dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua yang diusung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa kebijakan Anies-Muhaimin akan menghambat proses pembangunan IKN yang sudah dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tauhid mengatakan bahwa konsekuensi dari tidak dimasukkannya IKN dalam program visi-misi ini ada pada sisi anggaran. Jika IKN tidak menjadi prioritas mereka, maka anggaran untuk pembangunan proyek ini tidak akan sebesar yang diberikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, Tauhid meyakinkan bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan oleh calon presiden manapun, karena biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan akan lebih besar jika dihentikan, dan proses pembangunan ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, jika IKN tidak menjadi prioritas dalam visi misi Anies-Muhaimin, maka penganggaran untuk pembangunannya juga tidak akan menjadi prioritas, namun pembangunan ini tidak akan dihentikan seluruhnya oleh mereka.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerja mereka. Menurutnya, biaya pembangunan IKN yang ditanggung oleh APBN sangat tinggi. Menurutnya, para calon presiden membawa program-program baru yang juga memerlukan biaya. Oleh karena itu, mereka harus memilih antara melanjutkan IKN atau memprioritaskan program-program baru mereka.

Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memuat program pembangunan di Kalimantan yang dinamakan agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan. Namun, tidak ada pembahasan tentang IKN dalam dokumen tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan merupakan tonggak ekonomi hijau dan beranda Indonesia yang maju dan asri.

Ada 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang mereka canangkan, seperti menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan, memastikan akses listrik, internet, air bersih, pendidikan, dan kesehatan yang terjangkau, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur kereta, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, belum ada keputusan apakah pembangunan IKN akan dilanjutkan atau dihentikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika mereka terpilih sebagai presiden pada tahun 2024.