Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Hal ini diputuskan usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (9/1/204).
“Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun ‘jalan tol pelayanan publik’ melalui keterpaduan layanan digital,” katanya usai rapat.
Menurut Azwar, Presiden menginginkan layanan digital pemerintah tidak lagi terpisah-pisah. Dimana ada puluhan ribu aplikasi atau platform digital yang tersedia.
“Bayangkan sekarang ada 27.000 aplikasi sehingga semakin banyak aplikasi akan semakin rumit, karena itu pada sidang kabinet presiden memerintahkan tidak ada lagi aplikasi baru,” katanya.
“Sehingga yang diminta adalah menginteroperabilitaskan aplikasi sambil mengambil aplikasi umum yang disiapkan pemerintah,” sambungnya.
Dalam rapat, Azwar Anas juga mengatakan Presiden juga menginginkan segera melakukan penyelesaian integrasi layanan baik di tingkat Kementerian maupun daerah.
“Targetnya ini kita punya 3 – 4 bulan ini akan segera diintegrasikan. Presiden memerintahkan semua kabupaten/kota dalam 3 – 4 bulan mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke satu portal layanan umum,” katanya.
Untuk diketahui saat ini pemerintah juga telah menunjuk BUMN Peruri sebagai pengelola platform digital pemerintah yang disebut GovTech. Hal ini telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.
Dalam platform digital itu memiliki sembilan layanan prioritas yakni identitas digital dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, portal administrasi pemerintah, layanan kepolisian, pelayanan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan. Rencananya GovTech dan layanan digital nasional itu akan diluncurkan Februari 2024 ini.
“sekarang Peruri sudah mulai bekerja yang prioritas pertama adalah digital ID di kementerian dalam negeri. Ini menjadi PR bersama. Kalau digital ID ini beres, maka hampir semua urusan bisa diluruskan untuk diselesaikan,” kata Azwar.
