Jakarta, CNBC Indonesia – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baru saja mengadakan rapat berkala I tahun 2024. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi mengambil sejumlah kesimpulan mengenai kondisi perekonomian global dan Indonesia di tahun 2024. Kesimpulan dari hasil rapat berkala tersebut kemudian diumumkan dalam konferensi pers yang dihelat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (30/1/2024).
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati menegaskan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV – 2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat. “Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. Dia menambahkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK I – 2024 pada Senin (29/01) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar. World Bank dalam Global Economic Prospect Januari 2024 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sebelumnya 3,0% di tahun 2022 ke 2,6% yoy di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2,4% yoy di tahun 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh cukup kuat di tahun 2023, namun meningkatnya tekanan fiskal, khususnya beban pembayaran bunga utang serta rasio utang pemerintah menjadi risiko utama ke depan. Sementara itu, ekonomi Eropa masih lemah dan ekonomi Tiongkok cenderung melambat akibat berlanjutnya krisis sektor properti serta tekanan utang pada pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan tren penurunan inflasi global berlanjut, terutama di AS, sehingga menahan tekanan kenaikan suku bunga acuan The Fed serta yield US Treasury. Capital inflow ke EMs kembali meningkat di akhir tahun 2023, termasuk ke Indonesia. Memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara.
Di tengah ketidakpastian dan perlambatan global, KSSK memandang ekonomi Indonesia tetap resilien, ditopang masih kuatnya permintaan domestik. Ekonomi domestik sampai dengan Triwulan III 2023 tumbuh 5,05% (ytd), terutama ditopang konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi yang masih kuat didukung inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, serta peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Investasi juga dalam tren menguat sejak triwulan I 2023 sejalan dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Memasuki triwulan IV 2023, tanda-tanda resiliensi aktivitas ekonomi domestik berlanjut, tercermin pada angka PMI manufaktur yang konsisten ekspansif, surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut, serta beberapa indikator dini yang masih kuat, seperti indeks penjualan riil dan keyakinan konsumen. “Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan berkisar 5,0%, angka pengangguran turun menjadi 5,32%, dan angka kemiskinan menjadi 9,36%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%,” ujar Sri Mulyani membacakan kesimpulan rapat KSSK.
Dia mengatakan proyeksi pertumbuhan yang masih kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh penyelenggaraan pemilu yang berdampak positif pada aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat, serta berlanjutnya penguatan investasi sejalan dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Lebih lanjut, KSSK memandang stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada akhir Desember 2023 secara point to point (ptp) menguat 1,11% yoy dibandingkan akhir tahun sebelumnya, atau lebih baik jika dibandingkan dengan baht Thailand dan peso Filipina yang hanya menguat masing-masing sebesar 0,76% dan 0,62% yoy. “Penguatan ini turut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kembali masuknya aliran portofolio asing, sejalan dengan tetap menariknya imbal hasil aset keuangan domestik dan tetap positifnya prospek ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani. Ke depan, nilai tukar rupiah akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh meredanya ketidakpastian global, kecenderungan penurunan yield obligasi negara maju, dan menurunnya tekanan penguatan dolar AS. Positifnya perkembangan nilai tukar Rupiah ke depan didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta penguatan strategi operasi moneter pro-market Bank Indonesia dalam rangka menarik aliran masuk portofolio asing dan pendalaman pasar uang. Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Inflasi menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% yoy, berada dalam kisaran 3,0±1% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% yoy. Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang prostability serta sinergi erat kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80% yoy dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi volatile food sebesar 6,73% yoy terus diupayakan pengendaliannya melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Selain itu, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72% yoy, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk turut menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, kebijakan moneter yang pro-stability dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terus diperkuat guna memastikan inflasi tahun 2024 berada dalam kisaran 2,5±1%.
Sri Mulyani memastikan kinerja APBN tahun 2023 juga masih kuat di tengah penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian global. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN, dengan penerimaan perpajakan yang melampaui target sebesar Rp2.155,4 triliun (tumbuh 5,9% yoy). Kinerja positif tersebut ditopang oleh masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik serta efektivitas reformasi perpajakan yang diluncurkan pada akhir tahun 2021. Rasio perpajakan tercatat sebesar 10,2% PDB. Sementara itu, dia mengatakan kinerja PNBP meningkat signifikan mencapai Rp605,9 triliun, terutama ditopang oleh optimalisasi pengelolaan SDA, peningkatan kinerja BUMN, dan inovasi layanan pada berbagai K/L. “Belanja Negara terserap optimal sehingga mampu menjaga kinerja perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan dan mendukung agenda pembangunan,” tegasnya.
Realisasi penyerapan Belanja Negara mencapai Rp3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN, mampu menopang perekonomian dalam menghadapi perlambatan global dan mendukung berbagai agenda pembangunan Pemerintah seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, persiapan Pemilu, serta PSN. Risiko fiskal terkendali, tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang pruden. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, dan defisit anggaran yang jauh lebih rendah (1,65% PDB) dari target defisit sebelumnya (2,84% PDB). Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2% dibandingkan tahun 2022. Sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional, pembiayaan utang di tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN TA 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun menjadi Rp407,0 triliun (turun 41,5% dari tahun 2022). Pembiayaan utang dilaksanakan secara pruden dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan risiko utang. “Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang Pemerintah turun menjadi 38,6% PDB di tahun 2023 dari sebelumnya 39,7% PDB di tahun 2022,” ujarnya.
Adapun, Sri Mulyani memastikan Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global. Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada Triwulan IV 2023 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT El Nino dan bantuan pangan, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program KUR, serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan. antara lain penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu, dan penyelesaian PSN. Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi…
