Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan berkomentar tentang wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menurut mantan Wali Kota Solo ini, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pengurus partai.
“Ya ditanyakan saja pada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” ujar Jokowi setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 RS TNI di Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dikutip Minggu (25/2/2024).
Wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo-Gibran muncul setelah hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju unggul atas lawan-lawannya.
Seperti yang diketahui, PDI Perjuangan berpisah haluan dengan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024. PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sementara Jokowi mendukung anaknya Gibran, yang berpasangan dengan Prabowo. PDIP Perjuangan kemudian memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memiliki pengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. “Jadi, dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun,” kata Hasto.
Meskipun berada di luar pemerintahan, Hasto menyatakan partainya saat itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan kolektif untuk kemajuan.
“Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” ujar Hasto.
Namun demikian, dia mengatakan bahwa sikap PDI Perjuangan saat ini belum ditentukan. Pasalnya, PDI Perjuangan masih memantau seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Hasto.
