Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, meminta pemerintah ke depan untuk mengembalikan sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan kapasitas negara, tidak lagi melanjutkan penerapan sistem merdeka belajar di tiap-tiap sekolah, padahal kemampuan fasilitas pendidikan tiap sekolah berbeda.
Dia mengatakan hal ini karena sudah banyak berkecimpung di sektor pendidikan, mulai berperan sebagai dewan penyantun atau trustee di 8 universitas, yang salah satunya Oxford, hingga memiliki 10 instansi pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Makanya, ia tak segan dalam berbicara soal pendidikan.
“Dengan pengalaman saya yang begitu banyak di dunia pendidikan, saya konservatif sekali dalam hal ini. Jika kita lihat negara maju seperti Finlandia atau Singapura, kapasitas dan kemampuan pendidikan kita sangat berbeda,” kata JK dalam acara bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Jakarta, dikutip Senin (9/9/2024).
Dia menekankan bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa menggunakan sistem pendidikan atau kurikulum sebagaimana negara-negara maju tersebut, dan lebih baik mengacu pada negara-negara maju dengan kapasitas serupa seperti India, China, Korea Selatan, maupun Jepang.
Menurut JK, salah satu inti dari sistem pendidikan yang berkualitas di India, China, dan Jepang adalah adanya ujian nasional (UN), yang telah dihapus di Indonesia pada tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021.
JK juga menekankan pentingnya mengembalikan sistem UN dalam pendidikan di Indonesia agar skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tidak semakin memburuk. Skor PISA Indonesia pada periode tersebut berada di posisi ke-66 dari 81 negara, dan merosot di berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, dan membaca.
Maka dari itu, JK mengajak untuk kembali kepada sistem pendidikan yang telah terbukti berkualitas seperti yang diterapkan di India, China, dan Jepang, serta menghindari model pendidikan merdeka belajar yang dianggapnya tidak efektif untuk Indonesia.
