Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah anggaran untuk subsidi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan Rp 307 triliun. Subsidi yang diberikan terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 kilogram hingga pupuk.
“Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 307.931.929.010.000,” seperti dikutip dari salinan Undang-Undang APBN 2025, Jumat, (19/9/2024).
Lebih lanjut dalam Pasal 17 Ayat (3) UU APBN 2025 menyebutkan anggaran untuk program pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Anggaran itu akan disesuaikan dengan melihat asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan dan pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2025… diatur dalam Peraturan Presiden.”
Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 17 Ayat (3) disebutkan asumsi dasar makro adalah harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah. Sementara yang dimaksud dengan parameter adalah semua variabel yang mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain besaran subsidi harga, volume konsumsi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, harga indeks minyak dan gas bersubsidi, volume penjualan listrik bersubsidi, dan volume pupuk bersubsidi.
Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan dalam program pengelolaan subsidi untuk jenis bahan bakar tertentu, di antaranya listrik, LPG 3 kg, pupuk, BBM dan lainnya.
Pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat.
Pengetatan BBM Subsidi
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, pengetatan pengguna BBM subsidi secara tepat sasaran sangat penting untuk segera diterapkan. Terlebih mayoritas pengguna BBM bersubsidi selama ini justru dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
“Jadi dong. Kalau nggak, gimana? Kalau nggak tepat sasaran, tadi udah jelas, data semuanya ngomong, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran,” kata Agus usai acara Coffee Morning Energy Edition dengan tajuk “Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Indonesia Maju, di Parle, Senayan Park, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Agus menyadari idealnya bahwa subsidi BBM itu sebaiknya diberikan kepada orang bukan ke barang, melalui skema subsidi tertutup. Mengingat, subsidi pada barang terbukti tidak tepat sasaran.
Namun, sebelum menuju pada skema subsidi tertutup, salah satu pendekatan sementara yang diambil pemerintah adalah penggunaan kapasitas mesin kendaraan sebagai kriteria dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi.
“Idealnya, sampai ke sana, nanti yang disubsidi orangnya, Harganya sama. Itu targetnya yang sangat ideal. Jadi ada perlu suatu tahapan untuk menuju sana,” kata Agus.
(bhs/haa)
