Jakarta, CNBC Indonesia- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. KPK menyatakan, penyerahan LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK nomor 2, tahun 2020.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 22/10/2024) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus menghadirkan inovasi digital melalui fitur…
Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pemimpin negara mengucapkan selamat kepada presiden Prabowo Subianto. Para pemimpin…
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan nama-nama menteri yang akan bergabung dalam kabinetnya, dalam acara…
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru. Beberapa harapan telah ditujukan untuk…
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pesan dari Presiden ke-6…
Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di negara Timur Tengah masih memanas. Serangan masih…
