Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Tanah Air. Rencana ini diumumkan dalam pertemuan dengan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaannya.
Saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi penting dalam pengembangan energi bersih. Namun, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam mengembangkan PLTN, yaitu posisi nasional, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait.
Bappenas berencana mengambil langkah-langkah strategis dalam pengembangan PLTN, termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga mencakup isu sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyadari kompleksitas perencanaan pembangunan PLTN yang sudah digaungkan sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi.
