Gelombang PHK Amerika Terus, Petugas Pajak Jadi Korban

Pemerintahan Donald Trump telah membubarkan tim pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) dan perbaikan situs web pemerintah. Keputusan ini diumumkan oleh juru bicara General Service Administration (GSA) pada Sabtu (2/3/2025). Dilansir dari Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA Thomas Shedd memberitahu anggota tim digital 18F bahwa pekerjaan mereka dianggap tidak kritis dan dihentikan. Sebanyak 90 pegawai dari tim tersebut langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka setelah keputusan tersebut diumumkan.

GSA menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi beberapa perintah eksekutif, termasuk “Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden”, yang ditandatangani pada 11 Februari. Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya merespons sebuah unggahan yang menyebut 18F sebagai “kantor komputer milik pemerintah yang jauh.” Musk menegaskan bahwa tim tersebut telah dihapus.

Tim 18F pertama kali terbentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah GSA. Tugas tim ini adalah meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, dan memperbaiki layanan publik. Selain itu, 18F juga memiliki peran dalam meningkatkan akses data dan mendukung transparansi informasi publik. Layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim ini masih tetap dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim yang dipimpin oleh Musk tertarik untuk menggunakan data pajak pribadi guna mengidentifikasi potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) meminta IRS untuk mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi. IRS hingga saat ini telah menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan tersebut.

Source link