Pemuda Pancasila dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai organisasi paramiliter. Awalnya, organisasi ini bernama Pemuda Patriotik dan merupakan bagian dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang didirikan oleh A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Tujuan dari pembentukan IPKI dan kemudian Pemuda Pancasila adalah untuk melawan ancaman komunisme yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta untuk mengadvokasi ideologi Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, Pemuda Patriotik berubah nama menjadi Pemuda Pancasila dan berafiliasi dengan beberapa sayap organisasi seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk melawan kelompok yang terkait dengan PKI. Pada era Orde Baru, IPKI berubah menjadi partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum 1971, namun kemudian mengalami perpecahan internal yang menyebabkan beberapa anggota berafiliasi dengan Golkar.
Pada tahun 1981, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur di mana Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum. Peran Pemuda Pancasila dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama selama peristiwa tahun 1965 yang mengakibatkan penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno. Organisasi ini terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia, seperti yang digambarkan dalam film dokumenter “The Act of Killing” (Jagal, 2012).
Selain kontroversi yang melingkupinya, Pemuda Pancasila juga aktif dalam kegiatan sosial dan telah meraih beberapa prestasi nasional seperti pemecahan rekor MURI dan inisiasi sajadah anti-COVID-19. Meskipun kerap terlibat dalam kontroversi dan perpecahan, Pemuda Pancasila tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Sebagai organisasi panjang berdiri, Pemuda Pancasila memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah Indonesia.
