Reformasi Intelijen di Indonesia: Mendesak Perlunya Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Reformasi Intelijen Indonesia yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Dalam diskusi tersebut disoroti perlunya reformasi intelijen yang transparan dan akuntabel. Reformasi Intelijen Indonesia harus berfokus pada peningkatan pengawasan badan intelijen.
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Menurutnya, reformasi intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
Reformasi Intelijen Indonesia harus memastikan adanya pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan dalam menjaga prinsip demokrasi.
Ia juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen idealnya memiliki kewenangan penyidikan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam operasionalnya.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan perkembangan dan adaptasi kelembagaan BIN dalam menghadapi tantangan siber dan teknologi.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, bertentangan dengan prinsip dasar kerahasiaan (incognito). Hal ini disoroti oleh jurnalis Andhika, yang menilai bahwa keterbukaan ini perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN, yang seharusnya dapat memperkaya perspektif intelijen dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Reformasi Intelijen Indonesia perlu mempertimbangkan kerahasiaan operasional intelijen serta melibatkan masyarakat sipil dalam struktur BIN.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi Intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Menurutnya, penggunaan teknologi yang bukan buatan sendiri meningkatkan risiko keamanan nasional.
Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan ancaman siber dan ketergantungan teknologi asing dalam menjaga keamanan nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, yang menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Menurutnya, upaya reformasi Intelijen tidak hanya harus berfokus pada pengawasan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknologi domestik.
Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, ini menegaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar Intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi.
Reformasi Intelijen Indonesia harus membebaskan Intelijen untuk bekerja dalam koridor demokrasi dengan memperhatikan pengawasan yang akuntabel dan independen.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
