Bimo Wijayanto: Bos Baru Ditjen Pajak

Sejumlah ekonom dan pakar pajak memberikan pandangan terhadap beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru, Bimo Wijayanto, yang akan dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama terletak pada pertumbuhan penerimaan pajak yang terus menurun, serta rasio pajak terhadap PDB yang stagnan. Para ahli sepakat bahwa penanggulangan masalah ini membutuhkan percepatan dalam perbaikan sistem inti administrasi pajak, terutama Coretax.

Menurut Pakar Pajak Prianto Budi Saptono, DJP harus memperbaiki Coretax untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan mencapai target APBN. Fokusnya adalah layanan kepada Wajib Pajak agar tercapai voluntary compliance dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang optimal. Bimo juga harus memajaki sektor ilegal atau informal yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fajry Akbar dari CITA juga menyoroti permasalahan Coretax yang masih menjadi topik pembicaraan, baik secara teknis maupun regulasi. Dia menekankan pentingnya kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan administrasi. Selain itu, Dirjen Pajak yang baru seharusnya dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut yang sempat terganggu akibat berbagai kasus.

M. Rizal Taufikurahman dari Indef menambahkan bahwa stagnasi rasio pajak yang rendah serta tantangan teknis dalam digitalisasi merupakan masalah yang harus dipecahkan. Dirjen Pajak perlu membangun sistem pengawasan dan edukasi perpajakan yang efektif. Penyelesaian sengketa pajak juga perlu dipercepat dan diperbaiki melalui mekanisme administratif yang kuat. Dengan demikian, Bimo Wijayanto diharapkan mampu mengatasi tantangan tersebut dan memajaki target-target yang telah ditetapkan.

Source link