Pentingnya Kerjasama Kemandirian Antariksa Indonesia
Teknologi antariksa kini menjadi fokus utama dalam menghadapi perkembangan global yang pesat. Peningkatan privatisasi dan rivalitas geopolitik antariksa memicu perlunya Indonesia merumuskan strategi national yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam pembangunan kemandirian antariksa. Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menjadi penting untuk membahas kompleksitas agenda antariksa nasional, terutama dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam diskusi tersebut, para narasumber dari lintas sektor menekankan urgensi kerjasama lintas sektor dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan kemandirian antariksa.
Penguasaan teknologi antariksa menjadi syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya tata kelola program antariksa, terbatasnya pendanaan, dan belum solidnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengakselerasi langkah strategis untuk membangun kemandirian antariksa. Dalam konteks ini, ke depannya, teknologi antariksa akan menjadi pilar ekonomi global, dan Indonesia harus bergerak dari sekadar pengguna menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menegaskan bahwa ruang antariksa kini menjadi domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara, dan memiliki implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional.
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) telah diusulkan oleh DPR RI guna memperkuat kedaulatan vertikal dan menjadi pondasi bagi tata kelola antariksa yang strategis dan adaptif. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi kelembagaan, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, serta kerjasama internasional dalam mengembangkan teknologi antariksa. Bappenas juga menekankan bahwa kemandirian antariksa tidak bisa dicapai hanya dengan visi teknologi, tetapi memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Tanpa langkah strategis dan dukungan pemerintah yang kuat, kemandirian antariksa Indonesia akan tetap menjadi impian yang sulit diwujudkan.
Dalam konteks global yang kian pesat, Indonesia dituntut untuk segera membangun strategi yang terpadu dalam menghadapi dominasi negara maju dalam ekonomi antariksa. Dukungan aktif, komitmen yang kuat, dan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan antariksa abad ke-21. Visi menjadi pelaku aktif dalam space economy harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan dukungan yang konsisten. Kemandirian antariksa Indonesia menjadi kunci dalam menegakkan kedaulatan dan daya saing global dalam era yang semakin terintegrasi secara teknologi antariksa.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
