Dewan Nasional sebagai Pilar Kemandirian Antariksa Indonesia

Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), sangat mendukung usaha untuk membangkitkan kembali semangat Kemandirian Antariksa Indonesia melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi lembaga-lembaga yang terlibat.

Penting untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi penerbangan dari berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas navigasi penerbangan sipil, dan Kementerian Pertahanan yang melakukan perencanaan strategi pertahanan udara. Tidak hanya itu, kehadiran BRIN/LAPAN diperlukan untuk mengembangkan teknologi antariksa dan satelit.

Chappy juga menyoroti peran TNI AU dalam menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan ruang angkasa, serta Kominfo dan BSSN untuk melindungi data-data yang dikirim melalui satelit. Menurutnya, untuk menyatukan semua upaya ini, perlu membangkitkan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan mandat yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Keterangan ini disampaikan dalam sebuah diskusi dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”, yang diselenggarakan oleh CIReS LPPSP, FISIP Universitas Indonesia pada Selasa (27/5/2025). Chappy menjelaskan bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa Indonesia.

Struktur dewan ini harus mencakup Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi. Keberadaan dewan ini diharapkan dapat memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan antariksa yang selama ini terhambat.

Chappy menegaskan bahwa ruang antariksa bukan lagi hanya isu masa depan, melainkan telah menjadi medan pertempuran geopolitik yang nyata. Indonesia tidak boleh absen dalam memperjuangkan kedaulatan di wilayah antariksa. Tanpa arsitektur strategi nasional yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif dalam arena global.

Harus diingat bahwa kekuasaan suatu negara tidak hanya berlaku di daratan dan perairan, tetapi juga harus melibatkan ruang udara dan antariksa secara menyeluruh. Indonesia harus memiliki struktur kelembagaan yang kuat untuk menjaga kedaulatannya dalam kedua wilayah tersebut. Itulah sebabnya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi langkah mendesak yang harus diambil saat ini.

Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional