Pemakzulan adalah istilah yang sering dibicarakan dalam konteks politik ketika terjadi masalah serius dalam kepemimpinan atau dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi. Namun, apa sebenarnya arti dari pemakzulan dan siapa saja yang dapat menjalani proses ini? Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai makna pemakzulan, diharapkan masyarakat dapat merespons perkembangan politik dengan lebih bijak dan kritis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul merujuk pada kondisi di mana seseorang berhenti dari jabatannya atau turun dari tahta. Istilah memakzulkan merujuk pada tindakan menurunkan seseorang dari tahta, memberhentikannya dari suatu jabatan, atau melepas kedudukannya dalam konteks kerajaan. Sementara itu, pemakzulan menggambarkan proses atau tindakan dalam memberhentikan seseorang dari jabatan tersebut.
Pemakzulan hanya berlaku untuk presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat secara resmi. Proses pemakzulan di Indonesia diatur dengan mekanisme tertentu, dimulai dari pendapat yang disampaikan oleh minimal 25 anggota DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan diakhiri dengan keputusan di MPR.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau atas dasar ketidaksukaan semata. Setiap tahapannya memerlukan bukti yang kuat, proses hukum yang adil, dan pertimbangan konstitusional yang ketat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden dilakukan atas dasar pelanggaran serius, bukan karena tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
