Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran di wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kriminolog, psikolog, dan jajaran staf khusus gubernur, berbagai strategi dibahas untuk menyelesaikan konflik tawuran yang telah lama terjadi di Jakarta.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengungkapkan bahwa tawuran di Jakarta menjadi masalah turun-temurun dengan sejumlah penyebab yang beragam. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta sangat diharapkan untuk menangani masalah ini secara efektif.
Pemprov DKI Jakarta juga akan bekerjasama dengan pakar psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan pentingnya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran.
Selain itu, kampanye besar #JagaJakarta juga akan digalakkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan ekonomi dan sosial juga turut dikaji sebagai solusi jangka panjang. Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengusulkan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran dan disinsentif bagi daerah rawan konflik.
Usulan lain yang muncul adalah pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, menegaskan pentingnya pembentukan Satgas tersebut dan pelaksanaan operasi lapangan secara masif. Semua upaya ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tawuran di DKI Jakarta.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
(Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.)
