Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat mengutamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebutkan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Beberapa poin utama rekomendasi tersebut mencakup rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diharapkan untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua langkah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Source link