Beberapa partai politik telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dinilai telah menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan yang menyinggung perasaan rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan strategis bersama pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang dianggap bersalah. Keputusan penonaktifan tersebut berlaku sejak 1 September 2025.
Salah satu dari lima anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ada juga Nafa Urbach dari Partai NasDem, seorang aktris yang menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem dan duduk di Komisi IX. Politikus terkenal Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional juga turut dinonaktifkan setelah video berjogetnya di sidang tahunan MPR menjadi viral. Bersamaan dengan Eko Patrio, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional juga dinonaktifkan karena tindakan berjogetnya di forum kenegaraan dianggap tidak pantas.
Langkah tegas yang diambil oleh sejumlah partai politik diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen para wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional, asalkan disampaikan secara damai. Tindakan penonaktifan ini merupakan langkah internal partai politik dan diharapkan dapat menjaga disiplin dan etika politik.
