Jakarta, CNBC Indonesia- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. KPK menyatakan, penyerahan LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK nomor 2, tahun 2020.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 22/10/2024) berikut ini.
Amerika Serikat (AS) telah menempatkan Rudal Typhon di Filipina pada awal tahun ini. Langkah ini…
Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia – Pertempuran terus berlanjut di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan dan insentif untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan…
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada menterinya mengenai pelaksanaan program…
Jakarta, CNBC Indonesia – Prabowo telah resmi melantik para pembantunya. Namun jika dibandingkan dengan Pemerintahan…
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan bahwa sekitar 3.000 buruh turun ke jalan…
