Jakarta, CNBC Indonesia – Politisi senior Malaysia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode, Mahathir Mohamad, tengah diselubungi skandal korupsi. Hal ini terkait dengan dana talangan kontroversial yang dibiayai negara kepada para pengusaha pada masa kepemimpinan Mahathir sebagai PM pada tahun 1998.
Berdasarkan laporan Channel News Asia (CNA), pejabat dari lembaga anti korupsi Malaysia (MACC) menyatakan bahwa kasus ini melibatkan pengambilalihan senilai 836 juta ringgit (Rp 2,7 triliun) oleh BUMN Malaysia, Petronas, terhadap aset perkapalan yang sarat utang yang dikendalikan oleh putra tertua Mahathir, Mirzan Mahathir, pada bulan Maret 1998.
Penyidikan terhadap dana talangan Petronas kepada Konsorsium Perkapalan Bhd, sebuah perusahaan pelayaran yang 51% sahamnya dimiliki oleh Mirzan, dapat membawa masalah bagi Mahathir. Pasalnya, Petronas melaporkan langsung kepada PM saat itu, yang dipegang oleh Mahathir. Berdasarkan piagam perusahaan minyak tersebut, semua akuisisi, usulan investasi, dan divestasi harus mendapat persetujuan dari PM dan direksi.
“Pihak penyidik dari MACC sedang berusaha menentukan peran yang dimainkan Mahathir, jika ada, dalam transaksi tersebut,” ujar pejabat tersebut seperti dilansir pada Senin (4/3/2024).
Mereka juga mencatat bahwa pejabat tinggi Petronas, termasuk anggota dewan direksi, yang menjabat di perusahaan minyak nasional pada saat itu akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari penyelidikan.
Selain skandal bailout yang melibatkan Petronas, Mahathir juga terlibat dalam penyuntikan dana ke Malaysia Airlines (MAS) serta dua perusahaan lainnya, yaitu Central Limit Order Book (CLOB) dan Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB).
Dalam kasus MAS, Mahathir dan Mantan Menteri Keuangan, Daim Zainuddin, terlibat. Daim didakwa di pengadilan pada akhir Januari karena gagal melaporkan asetnya sesuai dengan permintaan badan tersebut.
Para penyidik MACC juga sedang menyelidiki pembayaran premi besar untuk 29% saham yang dikendalikan oleh Tajudin di MAS, yang secara luas dianggap sebagai dana talangan untuk Daim. Kasus CLOB dan MPHB, yang terkait dengan pengusaha Singapura Akbar Khan, juga sedang diselidiki dan langsung terhubung dengan kasus Daim.
Tidak lama setelah Daim dan istrinya didakwa di pengadilan Malaysia pada akhir Januari karena gagal melaporkan aset mereka, MACC juga meminta klarifikasi dari Mirzan dan adik laki-lakinya, Mokhzani Mahathir.
Meskipun begitu, ada pihak yang percaya bahwa dakwaan korupsi terhadap kedua anak Mahathir tersebut mungkin tidak akan segera terjadi.
Proses tersebut dianggap sebagai proses yang panjang dan rumit baik bagi terdakwa maupun penyidik MACC karena banyak tahap yang harus dilalui dalam kasus semacam ini.
Namun, gelombang anti-korupsi yang tengah berlangsung telah menciptakan perdebatan publik dan meningkatkan friksi antara Mahathir dan PM saat ini, Anwar Ibrahim, yang pada masa itu menjabat sebagai wakil PM di bawah kepemimpinan Mahathir.
Melalui postingan di media sosial, Mahathir menuduh Anwar telah mengorbankan keluarganya secara politik dan menunjukkan bahwa penyelidikan MACC tidak ideal. Dia juga menyoroti selektivitas sumber informasi dari dokumen Pandora Papers yang mengungkapkan kepemilikan politisi dan tokoh kaya di negara-negara bebas pajak.
Mahathir juga menyinggung Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri, Tengku Zafrul Aziz, yang meskipun nama mereka muncul dalam Pandora Papers, tidak menghadapi penyelidikan publik.
Dalam postingan terbarunya, Mahathir menyoroti ancaman hukuman terhadap anaknya, Mirzan, jika tidak melakukan tindakan tertentu, sementara dia merasa bahwa tidak ada kepastian apakah akan diadili.
Dengan demikian, skandal korupsi yang melibatkan Mahathir dan para pejabat lainnya di Malaysia tampaknya masih akan terus berlangsung dan menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan.
