DHI FISIP UI Menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional, Menyoroti Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM
Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti isu pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Amnesty mengatakan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan bentuk represi terhadap kebebasan sipil.
Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap supremasi hukum di Indonesia, terutama terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) menggelar diskusi melalui seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada 30 Mei 2024.
Diskusi tersebut dipandu oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam tentang topik yang sedang hangat dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menekankan bahwa topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu keamanan nasional dan hak asasi sipil.
Asra juga menyatakan bahwa isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil menjadi semakin relevan di tengah masyarakat. Para peserta seminar, yang terdiri dari akademisi dan masyarakat yang teredukasi, diajak untuk melihat isu ini dari berbagai perspektif guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Sementara itu, sulistyo dari BSSN RI mengatakan bahwa perlindungan data merupakan isu nasional yang penting. Ancaman terhadap data dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu Data Dicari, Data Diberi, dan Data Dicuri oleh pelaku cyber kriminal.
Diskusi tersebut juga membahas penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen sebagai cara untuk mengurangi metode yang lebih invasif dan berpotensi melanggar kebebasan sipil.
Ali Abdullah Wibisono menutup sesi diskusi dengan membahas mengenai landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building. Dia menyarankan agar tata kelola intelijen yang baik harus mencakup atribut dan aturan yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif.
Seminar ini memberikan wawasan mendalam tentang isu keamanan nasional dan kebebasan sipil, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia.
