Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu ini, terutama terkait potensi tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar dari permasalahan ini. DPRD, bersama dengan para pegiat lingkungan, telah mengutarakan kritik terhadap keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA mengklaim bahwa kegiatan mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019. Di tengah situasi ini, DPRD menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memutuskan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD

Read Also
Recommendation for You
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 secara nasional…
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat mengutamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa…